PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER- 015 /A/JA/07/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR: PER-022/A/JA/03/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Sunar, sih (2017) PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER- 015 /A/JA/07/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR: PER-022/A/JA/03/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Sarjana thesis, Universitas Madura.

[img]
Preview
Text
Pengantar SUNARSIH.pdf

Download (242kB) | Preview

Abstract

Sistim pengawasan di Kejaksaan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang tersedia. Tidak dapat dipungkiri bahwa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan terkait erat dengan sumber daya manusia yang ada, baik dari sudut keahlian maupun integritasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tugas dan Kewenangan Kejaksaan RI dan untuk mengetahui Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 015 /A/JA/07/2013. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Tugas dan Kewenangan Kejaksaan terdapat dalam Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 015 /A/JA/07/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan telah mencantumkan pengawasan kejaksaan yang disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan keterbukaan. Hal yang menonjol adalah hal inspeksi yang merupakan hal dasar dari perubahan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 015 /A/JA/07/2013. Disebutkan dalam Pasal 31 bahwa Pelaksanaan inspeksi kasus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja, apabila diperlukan dapat diperpanjang lagi selama 7 (tujuh) hari kerja.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Pengawasan, Kejaksaan, Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per- 015 /A/JA/07/2013.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Unnamed user with email simat@unira.ac.id
Date Deposited: 10 Mar 2019 03:57
Last Modified: 10 Mar 2019 03:57
URI: http://repository.unira.ac.id/id/eprint/11

Actions (login required)

View Item View Item