KRITERIA PENENTUAN KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DI LARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Faisol, Arifin (2017) KRITERIA PENENTUAN KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DI LARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Sarjana thesis, Universitas Madura.

[img]
Preview
Text
Cover Faisol.pdf

Download (199kB) | Preview

Abstract

KRITERIA PENENTUAN KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Faisol Arifin Kartel kadangkala didefinisikan secara sempit, namun di sisi lain juga diartikan secara luas. Dalam arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk “menetapkan harga” guna meraih keuntungan monopolis. Sedangkan dalam pengertian luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Jenis kartel yang paling umum terjadi di kalangan penjual adalah perjanjian penetapan harga, persekongkolan penawaran tender (bid rigging), perjanjian pembagian wilayah (pasar) atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan output. Sedangkan yang paling sering terjadi di kalangan pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi dan bid rigging. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Kriteria Penentuan Kartel Sebagai Perjanjian yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melaluiperaturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan refrensi lainnya yang berhubungan dengan system hukum Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada hal terjadinya Perjanjian kartel adalah semata-mata untuk mendapatkan hasil lebih atau penghasilan yang lebih banyak dari kegiatan usahanya,tanpa menyadari bahwa akibat dari persekongkolan yang berbentuk kartel sangat merugikan bagi pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha secara jujur.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Kartel, Monopoli, dan Persaingan Usaha
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Unnamed user with email simat@unira.ac.id
Date Deposited: 10 Mar 2019 03:43
Last Modified: 10 Mar 2019 03:43
URI: http://repository.unira.ac.id/id/eprint/5

Actions (login required)

View Item View Item