SANKSI HUKUM BAGI SEORANG YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK YANG Di BAWAH UMUR

Dendi, Umar (2017) SANKSI HUKUM BAGI SEORANG YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK YANG Di BAWAH UMUR. Sarjana thesis, Universitas Madura.

[img]
Preview
Text
Untitled.pdf

Download (236kB) | Preview

Abstract

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual menjadi salah satu masalah yang di hadapi Indonesia saat ini. Banyak sekali kasus yang terjadi berkenaan dengan kekerasan, pelecahan, dan eksploitasi seksual yang marak akhir-akhir ini, bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa namun juga perempuan di bawah umr (anak-anak). Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu di sadari bahwa kejahatan dapat di lakukan oleh siapapun dan tehadap siapapun. Setiap orang dapat mejadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini di pengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban dalam persetubuhan menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2014 serta ketentuan sanksi terhadap laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur dalam perkara pidana dan menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014. Penelitian yang di lakukan adalah yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan refrensi lainnya yang berhubungan dengan sistem hukum indonesia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa ; pertama, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu di lakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hanya tanpa perlakuan diskriminatif. Kedua; dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini di benuk komisi perlindungan anak indonesia yang bersifat independen. Oleh karena itu, maka perlu memberi sanksi pidana terhadap seorang yang melakukan pelanggaran terhadap anak di bawah umur, hal ini di lakukan supaya memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak. Ketentuan sanksi dalam perkara pidana menurut undang-undang perlidungan anak UU RI No.35 Tahun 2014 dari berbagai pasal, yakni pasal 77, pasal 81, dan pasal 82.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: sanksi hukum, anak di bawah umur, Persetubuhan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Unnamed user with email simat@unira.ac.id
Date Deposited: 10 Mar 2019 03:53
Last Modified: 10 Mar 2019 03:53
URI: http://repository.unira.ac.id/id/eprint/9

Actions (login required)

View Item View Item